Ketika AI Menjadi Bagian Tata Pemerintahan

Ketika AI Menjadi Bagian Tata Pemerintahan: Pelajaran dari Dunia

Di era digital yang terus bergulir, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak lagi sekadar teknologi masa depan. Di sejumlah negara, AI telah diterapkan nyata dalam membantu atau bahkan menjalankan fungsi pemerintahan—mulai dari pelayanan publik hingga pengawasan proses administratif. Fenomena ini bukan sekadar automasi birokrasi, tetapi cerminan bagaimana negara bereksperimen dengan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Albania: Diella — Menteri AI Pertama Dunia

Langkah revolusioner datang dari Albania. Pada September 2025, negara Balkan ini mencatat sejarah global dengan mengangkat Diella, sistem AI, sebagai Menteri Negara untuk Kecerdasan Buatan yang memfokuskan perannya pada pengadaan publik—sektor yang selama ini dikenal rentan korupsi. Diella, yang diluncurkan sebagai asisten virtual pada portal layanan pemerintah e-Albania, kemudian diberi mandat khusus untuk menganalisis proses tender dan kontrak pemerintah dengan tujuan memperkecil ruang bagi praktik korupsi dan intervensi manusia.

Namun penting dipahami: Diella tidak mengambil keputusan politik strategis sendiri. Sistem ini berfungsi sebagai alat analisis dan pengawasan algoritmik, dengan keputusan final tetap berada di tangan pejabat publik manusia. Ini merupakan bentuk integrasi AI yang ambisius sekaligus eksperimental dalam pemerintahan modern.

Estonia: Digital Governance yang Membumi

Estonia dikenal sebagai pelopor pemerintahan digital. Negara ini telah lama menggunakan AI dalam layanan publik, seperti asisten virtual yang membantu warga mengakses layanan pemerintahan secara cepat dan personal, termasuk menjawab pertanyaan terkait hak, dokumen, atau prosedur administratif. Selain itu, otoritas pajak Estonia memanfaatkan AI untuk mendeteksi pola penipuan dan kesalahan data pajak, memperkuat penegakan hukum pajak dengan efisiensi tinggi.

Perancis dan Yunani: AI sebagai Asisten Birokrasi

Di Perancis, pemerintah menggunakan alat generative AI untuk membantu pegawai publik menyiapkan surat resmi, jawaban permohonan, dan mencari regulasi yang relevan. Sistem ini mempercepat respons administrasi, tetapi keputusan akhir tetap dengan manusia, menjaga akuntabilitas tradisional.

Yunani meluncurkan mAigov, asisten digital berbasis AI untuk membantu warga menavigasi ribuan layanan pemerintah secara multi-bahasa. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana AI bisa memperluas akses layanan publik dalam skala besar tanpa menggeser peran pemerintahan manusia.

Amerika Serikat, Singapura, dan China: AI yang Terintegrasi

Di Amerika Serikat, berbagai lembaga pemerintah sudah menggunakan AI untuk mempercepat proses klaim di sistem jaminan sosial dan untuk deteksi fraud, mendukung pengambilan keputusan administratif berbasis data besar.

Singapura memanfaatkan AI dalam Smart Nation initiative, termasuk sistem prediksi permintaan layanan kesehatan dan chatbot layanan publik — bertujuan meningkatkan responsivitas pelayanan tanpa menghilangkan peran tatap muka ketika diperlukan.

Sementara di China, AI banyak digunakan dalam proyek kota pintar: dari pemantauan lalu lintas, analisis kualitas udara, hingga manajemen sumber daya kota. Implementasi ini seringkali dipadu dengan teknologi pengenalan wajah dan sistem data terintegrasi — mencerminkan pendekatan berbeda dalam keseimbangan antara keamanan publik dan privasi.

AI dalam Pemerintahan: Wewenang, Batasan, dan Tantangan

Berbagai negara menunjukkan beragam cara memanfaatkan AI dalam pemerintahan, tetapi ada pola umum:

🔹 AI untuk otomasi layanan publik – seperti chatbot informasi atau asisten navigasi layanan digital.
🔹 AI untuk analisis data dan deteksi potensi fraud atau kesalahan administratif – memberi sinyal kepada penegak hukum atau auditor manusia.
🔹 AI sebagai alat bantu pegawai publik – mempercepat proses rutin dan mengurangi beban kerja manual.
🔹 AI sebagai alat pengawasan proses nisbi netral, seperti dalam pengadaan publik (contoh Diella).

Namun, semua contoh di atas menggarisbawahi satu prinsip penting: AI bukan pengganti pengambilan keputusan politik atau hukum final. Seluruh sistem AI yang digunakan pemerintah—baik di Albania, Estonia, Perancis, Yunani, maupun negara lain—masih berada dalam ekosistem di mana akuntabilitas akhir tetap berada di tangan otoritas manusia.

Ada Apa di Depan?

Integrasi AI ke dalam penyelenggaraan negara membuka peluang besar: transparansi, efisiensi, dan layanan publik yang lebih responsif. Namun ia juga memunculkan tantangan serius: etika penggunaan data, bias algoritma, privasi warga, dan akuntabilitas pemerintahan.

Negara-negara yang telah memulai perjalanan ini memberikan pelajaran berharga. Sebuah pemerintahan digital yang efektif bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang tata kelola yang tegas, pengawasan manusia yang kuat, dan aturan yang jelas agar AI menjadi alat pemberdaya — bukan sumber risiko baru.