Belanda dan Politik Air
"Berbeda dengan banyak negara yang memandang banjir sebagai bencana alam, Belanda memperlakukannya sebagai risiko kebijakan."
Negara yang Bertahan dengan Kebijakan, Bukan Sekadar Tanggul
Tidak ada negara di dunia yang hubungan antara negara dan airnya sedekat Belanda. Sekitar sepertiga wilayah negara ini berada di bawah permukaan laut. Tanpa kebijakan pengelolaan air yang disiplin dan konsisten selama ratusan tahun, Belanda tak ubahnya cekungan raksasa yang siap ditelan Laut Utara.
Gambar penampang wilayah Belanda—dari Laut Utara, Amsterdam, Groningen, hingga kawasan polder—bukan sekadar ilustrasi geografis. Ia adalah peta politik. Di sanalah terlihat bagaimana negara hadir secara nyata, bukan lewat slogan, melainkan melalui regulasi, anggaran, dan lembaga teknis yang bekerja lintas generasi.
Air sebagai Urusan Negara
Sejak abad ke-13, Belanda telah menetapkan air sebagai urusan publik. Pemerintah membentuk waterschappen—lembaga otoritas air tertua di dunia—yang hingga kini masih berfungsi. Lembaga ini memiliki kewenangan memungut pajak, membangun tanggul, mengoperasikan pompa, dan menetapkan standar keselamatan banjir.
Berbeda dengan banyak negara yang memandang banjir sebagai bencana alam, Belanda memperlakukannya sebagai risiko kebijakan. Artinya, jika terjadi banjir besar, pertanyaan utamanya bukan “mengapa hujan deras”, melainkan “di mana negara gagal mengantisipasi”.
Dari Tanggul ke Tata Ruang
Kebijakan air Belanda tidak berhenti pada pembangunan tanggul. Pemerintah secara ketat mengaitkan tata ruang dengan ketinggian tanah. Wilayah di bawah laut—seperti Amsterdam dan Alexanderpolder—hanya boleh dibangun jika memenuhi standar perlindungan tertentu, termasuk kapasitas pompa, jalur evakuasi, dan cadangan energi.
Rumah, gedung, bahkan infrastruktur vital dirancang dengan asumsi terburuk: tanggul bisa jebol. Karena itu, regulasi bangunan di wilayah polder mewajibkan fondasi khusus, sistem drainase internal, serta integrasi dengan kanal kota.
Negara tidak memberi ilusi aman. Negara mengelola risiko.
Proyek Delta: Negara Hadir Setelah Bencana
Banjir besar 1953 yang menewaskan lebih dari 1.800 orang menjadi titik balik. Pemerintah Belanda meluncurkan Delta Works, proyek infrastruktur air terbesar dalam sejarah modern. Bukan hanya membangun bendungan dan pintu air raksasa, tapi juga menetapkan standar perlindungan banjir nasional.
Wilayah padat penduduk harus dilindungi dari banjir dengan probabilitas 1 banding 10.000 per tahun. Standar ini tertulis dalam hukum, bukan sekadar rencana teknis.
Artinya, keselamatan warga diukur dengan angka, diuji dengan simulasi, dan diaudit secara berkala.
Dari “Melawan Air” ke “Hidup dengan Air”
Dalam dua dekade terakhir, kebijakan Belanda bergeser. Perubahan iklim membuat pendekatan lama—meninggikan tanggul terus-menerus—tidak lagi cukup. Pemerintah meluncurkan kebijakan Room for the River, memberi ruang bagi sungai untuk meluap secara terkendali.
Alih-alih menahan air sepenuhnya, negara mengatur ke mana air boleh masuk, berapa lama, dan dengan dampak seminimal mungkin. Beberapa wilayah sengaja dijadikan area genangan sementara. Penduduk direlokasi, diberi kompensasi, dan dilibatkan dalam perencanaan.
Ini kebijakan yang tidak populer, tapi dianggap perlu. Negara memilih jujur pada sains, bukan menyenangkan publik.
Konsistensi Anggaran dan Kepemimpinan
Yang sering luput dari perhatian adalah konsistensi. Belanda mengalokasikan anggaran pengelolaan air secara stabil, lintas pemerintahan dan partai. Tidak ada proyek air yang dihentikan karena pergantian menteri.
Air ditempatkan sebagai kepentingan nasional jangka panjang, setara dengan pertahanan.
Pelajaran bagi Negara Pesisir
Dalam konteks negara-negara pesisir seperti Indonesia, kebijakan Belanda menunjukkan satu hal penting: teknologi saja tidak cukup. Tanpa kerangka hukum yang kuat, lembaga khusus, dan disiplin tata ruang, pompa dan tanggul hanya menunda bencana.
Belanda bertahan bukan karena mereka lebih kuat dari air, tetapi karena negara mereka lebih konsisten daripada siklus politiknya sendiri.
Di negeri yang separuhnya seharusnya tenggelam, keberlangsungan hidup justru ditentukan oleh satu hal: keberanian negara untuk mengambil alih tanggung jawab, bahkan sebelum air datang. (www.cahyo.web.id)
