Diella, Menteri AI Pertama di Dunia
Ketika Algoritma Masuk Kabinet Negara
Albania membuka bab baru dalam sejarah pemerintahan. Bukan dengan reshuffle politik, melainkan dengan menunjuk sebuah kecerdasan buatan sebagai menteri.
Pada September 2025, Perdana Menteri Albania Edi Rama mengumumkan pengangkatan Diella, sebuah sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sebagai Minister of State for Artificial Intelligence. Langkah ini menjadikan Albania sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi menempatkan AI dalam struktur kabinet pemerintahan.
Keputusan ini segera memantik perdebatan global: apakah algoritma layak dipercaya mengelola urusan negara?
Dari Asisten Digital ke “Menteri”
Diella bukanlah proyek yang muncul tiba-tiba. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada awal 2025 sebagai asisten virtual layanan publik di platform e-Albania, portal digital nasional yang digunakan warga untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Dalam beberapa bulan, Diella menangani jutaan interaksi warga—mulai dari pengurusan dokumen hingga penjelasan prosedur birokrasi. Pemerintah Albania menilai kinerjanya stabil, konsisten, dan relatif bebas dari bias personal.
Dari sinilah muncul gagasan yang lebih radikal: memberi Diella peran struktural dalam pemerintahan, bukan sekadar alat bantu.
Apa Wewenang Diella?
Pemerintah Albania menegaskan bahwa Diella bukan menteri politik dan tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan strategis atau keputusan ideologis. Perannya difokuskan pada area yang dianggap rawan konflik kepentingan manusia, yaitu:
-
Pengawasan pengadaan publik (public procurement)
Diella menganalisis data tender pemerintah untuk mendeteksi:- Pola kolusi
- Konflik kepentingan
- Harga tidak wajar
- Penyedia yang berulang kali diuntungkan
-
Deteksi potensi korupsi berbasis data
AI digunakan untuk membaca anomali, bukan untuk menghukum. Hasil analisis Diella menjadi bahan audit dan investigasi manusia. -
Rekomendasi administratif berbasis algoritma
Diella memberikan rekomendasi teknis, bukan keputusan final. Otoritas tetap berada di tangan pejabat publik.
Dengan kata lain, Diella tidak “memerintah”, tetapi mengawasi dan mengingatkan.
Mengapa Albania Berani?
Albania memiliki sejarah panjang persoalan korupsi dan birokrasi tidak efisien. Pemerintah melihat AI sebagai alat untuk:
- Mengurangi subjektivitas manusia
- Mempersempit ruang transaksi gelap
- Meningkatkan transparansi berbasis data
Edi Rama secara terbuka menyatakan bahwa AI “tidak punya saudara, tidak punya partai, dan tidak bisa disuap.”
Namun pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan lanjutan: siapa yang mengendalikan algoritmanya?
Kontroversi dan Kekhawatiran
Pengangkatan Diella menuai kritik dari akademisi dan aktivis HAM, terutama terkait:
-
Akuntabilitas
Jika rekomendasi AI keliru, siapa yang bertanggung jawab—pemerintah atau pembuat algoritma? -
Transparansi algoritma
Apakah model AI Diella dapat diaudit publik? Atau menjadi “kotak hitam” baru dalam birokrasi? -
Risiko bias data
AI hanya seobjektif data yang digunakan untuk melatihnya.
Pemerintah Albania menanggapi dengan menegaskan bahwa:
- Semua keputusan akhir tetap dilakukan manusia
- Diella diaudit secara berkala
- Sistem dapat dimatikan kapan saja oleh pemerintah
Preseden Global
Sebelum Diella, Uni Emirat Arab telah menunjuk Omar Sultan Al Olama sebagai Menteri AI sejak 2017. Namun perbedaannya jelas:
- UAE menunjuk manusia untuk mengurusi AI
- Albania menunjuk AI untuk mengurusi negara
Perbedaan ini menjadikan Diella sebuah eksperimen politik dan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Masa Depan: Awal atau Peringatan?
Apakah Diella akan menjadi model baru pemerintahan digital, atau sekadar simbol politik?
Bagi sebagian negara, langkah Albania adalah terobosan berani. Bagi yang lain, ini adalah peringatan dini tentang risiko menyerahkan fungsi negara pada sistem yang tidak memiliki nurani.
Satu hal yang pasti:
pertanyaan tentang siapa yang berkuasa—manusia atau algoritma—tidak lagi bersifat fiksi ilmiah.
Di Albania, pertanyaan itu sudah duduk di meja kabinet.
