Ketika Negara Salah Fokus
Mengapa Keamanan Siber Tidak Sama dengan Peperangan Elektronik
Oleh banyak pembuat kebijakan, keamanan digital masih dipahami secara sempit: soal peretasan, pencurian data, atau serangan terhadap server dan aplikasi. Anggaran digelontorkan untuk pusat operasi keamanan siber (SOC), audit cloud, sertifikasi, dan sistem deteksi intrusi. Namun, ada satu kesalahan mendasar yang terus berulang dan jarang dibicarakan secara terbuka: menyamakan keamanan siber dengan keamanan komunikasi nasional.
Padahal, dua hal ini tidak identik.
Peristiwa pemadaman internet di Iran pada Januari 2026 menjadi contoh paling mutakhir. Dunia menyaksikan bagaimana akses komunikasi—termasuk internet satelit komersial seperti Starlink—lumpuh bukan karena diretas, melainkan karena dikalahkan di lapisan yang lebih dasar: spektrum elektromagnetik. Bukan malware yang bekerja, melainkan noise.
Cyber Berhenti Jika Koneksi Mati
Keamanan siber bekerja di atas asumsi paling mendasar: koneksi masih ada. Paket data masih bisa dikirim. Protokol masih berjalan. Server masih bisa diakses. Selama bit masih bergerak, barulah konsep seperti enkripsi, firewall, zero trust, atau SOC relevan.
Namun, peperangan elektronik—electronic warfare (EW)—beroperasi di bawah semua itu. Ia tidak menyerang data, melainkan kemampuan data untuk bergerak. Dengan menaikkan gangguan sinyal, menurunkan rasio sinyal terhadap noise, atau membanjiri frekuensi navigasi satelit, sebuah negara dapat membuat jaringan modern menjadi bisu tanpa harus menyentuh satu baris kode pun.
Inilah yang sering luput dalam diskusi publik: cyber adalah perang setelah koneksi ada, sementara EW adalah perang untuk menentukan apakah koneksi boleh ada.
Infrastruktur Sipil, Medan Tempur Pertama
Kesalahan lain yang sering muncul adalah pemisahan tegas antara urusan sipil dan militer. Keamanan siber dianggap domain sipil, sementara peperangan elektronik dilihat sebagai urusan eksklusif militer. Dalam praktik konflik modern, pemisahan ini tidak pernah ada.
Jaringan seluler, satelit komunikasi, sistem navigasi, kabel laut, pusat data, dan cloud komersial adalah infrastruktur sipil—namun sekaligus tulang punggung komunikasi negara. Dalam doktrin militer kontemporer, infrastruktur semacam ini dikategorikan sebagai dual-use: sah menjadi target jika menopang kemampuan strategis lawan.
Artinya, ketika sebuah negara sangat bergantung pada sistem komunikasi komersial global tanpa perlindungan spektrum yang memadai, ia sedang membangun kerentanannya sendiri. Sistem mungkin aman dari peretasan, tetapi tetap rapuh terhadap gangguan fisik sinyal.
Ilusi Ketahanan Teknologi Komersial
Globalisasi teknologi melahirkan keyakinan baru: bahwa sistem berskala besar dan tersebar luas otomatis lebih aman. Internet satelit orbit rendah, cloud global, dan layanan digital lintas negara sering dipersepsikan “kebal” karena redundansi dan skalanya.
Namun, skala tidak selalu berarti ketahanan dalam konteks konflik. Teknologi komersial dirancang untuk ketersediaan di masa damai, bukan untuk bertahan di lingkungan spektrum yang diperebutkan. Ia tidak dibangun dengan asumsi bahwa lawan akan secara aktif berusaha membutakan, membanjiri, atau mengacaukan frekuensi yang digunakannya.
Pengalaman di Iran memperlihatkan batas tersebut dengan jelas. Layanan satelit tidak runtuh secara teknis, tetapi menjadi nyaris tidak dapat digunakan secara praktis akibat gangguan sistematis. Ini bukan kegagalan teknologi, melainkan kesenjangan doktrin.
Indonesia dan Risiko Salah Arah
Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi relevan dan mendesak. Modernisasi digital berjalan cepat: dari e-government, sistem keuangan digital, hingga ketergantungan pada satelit dan cloud asing. Namun, diskusi tentang ketahanan spektrum, kemampuan GNSS alternatif, atau operasi tanpa konektivitas hampir tidak terdengar di ruang publik.
Indonesia kuat dalam pembangunan kapasitas siber sipil—SDM, regulasi, dan tata kelola. Tetapi di lapisan fisik komunikasi, ketergantungan masih tinggi dan kesiapan rendah. Tanpa kemampuan untuk mempertahankan atau mengendalikan spektrum elektromagnetik dalam situasi krisis, semua sistem digital canggih berpotensi berhenti bekerja secara serentak.
Masalahnya bukan kekurangan pakar siber, melainkan arsitektur keamanan yang dimulai dari lapisan yang keliru. Negara membangun dari aplikasi dan data, tanpa memastikan fondasi komunikasinya dapat bertahan ketika spektrum diperebutkan.
Menuju Cara Pandang Baru
Pelajaran terpenting dari perkembangan ini sederhana namun keras: keamanan nasional digital tidak bisa dimulai dari cyber semata. Ia harus dipahami sebagai satu kesatuan—dari spektrum elektromagnetik, navigasi, konektivitas, hingga operasi siber.
Negara yang gagal memahami hubungan ini berisiko salah membaca ancaman. Ia akan mengira dirinya diserang secara siber, padahal sebenarnya telah dibungkam jauh sebelum serangan itu dimulai. Dan dalam peperangan elektronik, kebisuan sering kali datang tanpa jejak, tanpa atribusi, dan tanpa peringatan.
Di era konflik modern, suara paling berbahaya bukanlah ledakan, melainkan keheningan mendadak di jaringan komunikasi. Di sanalah pertanyaan sesungguhnya muncul: apakah negara masih berdaulat atas spektrumnya sendiri?
