Iran, Islamisme, dan Jejak Kudeta yang Dilupakan
Iran kerap dibaca secara serampangan sebagai negara yang sepenuhnya digerakkan oleh ideologi Islamisme. Setiap gejolak politik, krisis ekonomi, atau ketegangan dengan Barat sering langsung ditautkan pada watak teokratis negara itu. Cara pandang ini tampak praktis, tetapi menyesatkan. Ia mengaburkan satu lapisan sejarah penting yang justru membentuk Iran modern: penghancuran proyek demokrasi sekuler melalui intervensi asing.
Pada awal dekade 1950-an, Iran bukan republik Islam. Negara itu menganut sistem monarki konstitusional. Shah Mohammad Reza Pahlavi bukan penguasa mutlak. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam konteks itulah Mohammad Mosaddegh terpilih sebagai Perdana Menteri pada 1951, dengan dukungan rakyat yang luas.
Mosaddegh bukan figur religius. Ia bukan pula ideolog Islam. Ia adalah nasionalis sekuler, terdidik di Barat, dan meyakini bahwa kemerdekaan politik mustahil terwujud tanpa kedaulatan ekonomi. Fokus utamanya sederhana tetapi politis: minyak Iran.
Sejak awal abad ke-20, industri minyak Iran dikuasai Inggris melalui Anglo-Iranian Oil Company. Iran menerima bagian yang sangat kecil dari keuntungan, sementara pengelolaan, distribusi, dan kebijakan sepenuhnya berada di tangan asing. Bagi Mosaddegh, situasi ini bukan sekadar ketidakadilan ekonomi, melainkan bentuk lanjutan dari kolonialisme.
Keputusan Mosaddegh untuk menasionalisasi industri minyak pada 1951 mengubah Iran menjadi pusat perhatian geopolitik. Inggris merespons dengan embargo dan tekanan internasional. Ketika upaya diplomatik gagal, kepentingan ekonomi bergeser menjadi operasi intelijen.
Pada 1953, Mosaddegh digulingkan melalui operasi rahasia CIA dan intelijen Inggris (MI6) yang dikenal sebagai Operation Ajax. Dokumen-dokumen yang kemudian dideklasifikasi menunjukkan metode yang kini menjadi pola klasik perang politik modern: pembelian media, penyebaran disinformasi, penciptaan ketakutan terhadap komunisme, serta mobilisasi massa bayaran untuk menciptakan kesan kekacauan.
Mosaddegh dituduh pro-komunis. Iran digambarkan berada di ambang jatuh ke pengaruh Uni Soviet. Narasi ini efektif dalam konteks Perang Dingin. Kudeta pun berhasil. Pemerintahan yang lahir dari pemilu digantikan oleh kekuasaan yang sepenuhnya bergantung pada dukungan asing.
Setelah 1953, Iran berubah secara fundamental. Monarki konstitusional digantikan oleh monarki absolut. Shah Mohammad Reza Pahlavi memerintah tanpa kontrol parlemen yang berarti. Aparat keamanan SAVAK dibentuk dan diperkuat, dengan bantuan Amerika Serikat dan Israel. Penangkapan, penyiksaan, dan pembungkaman oposisi menjadi praktik sehari-hari.
Ironisnya, rezim Shah kerap dipromosikan Barat sebagai simbol modernisasi dan stabilitas. Namun modernisasi itu berjalan tanpa demokrasi. Ketika ruang politik ditutup, partai nasionalis dan kelompok kiri dilumpuhkan. Politik sekuler kehilangan basis sosialnya.
Dalam kondisi seperti itu, agama menjadi satu-satunya bahasa perlawanan yang tersisa. Masjid menjadi ruang aman. Ulama menjadi simpul komunikasi. Ketika gelombang protes membesar pada akhir 1970-an, figur yang mampu menyatukan kemarahan kolektif adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini—bukan karena semata ideologinya, melainkan karena ia berada di luar struktur kekuasaan yang korup dan disokong asing.
Revolusi 1979 bukan peristiwa religius belaka. Ia adalah ledakan dari akumulasi panjang ketidakadilan, represi, dan pengkhianatan terhadap aspirasi demokrasi. Setelah Shah tumbang, referendum digelar. Rakyat Iran memilih sistem Republik Islam dengan konsep Velayat-e Faqih. Pilihan itu mencerminkan krisis kepercayaan mendalam terhadap negara sekuler yang sebelumnya gagal melindungi kedaulatan nasional.
Hari ini, Iran menghadapi paradoks sejarahnya sendiri. Generasi muda hidup di bawah sistem yang lahir dari perlawanan, tetapi kini dirasakan mengekang. Banyak dari mereka tidak memiliki ingatan langsung tentang kudeta 1953, tentang Mosaddegh, atau tentang brutalitas SAVAK. Yang hadir hanya kenyataan ekonomi yang sulit dan pembatasan kebebasan sosial.
Tanpa konteks sejarah itu, Iran mudah dibaca sebagai anomali ideologis—seolah Islamisme adalah sebab utama dari semua persoalan. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa Islamisme di Iran adalah konsekuensi, bukan titik awal. Ia tumbuh di atas reruntuhan demokrasi yang digagalkan oleh kekuatan eksternal dan elit domestik yang bersekutu dengannya.
Membaca Iran secara lebih jujur berarti mengakui satu pelajaran penting: ketika demokrasi dihancurkan dan kedaulatan dirampas, masyarakat akan mencari simbol perlawanan yang paling mampu bertahan. Dalam kasus Iran, simbol itu adalah agama. Sejarah tidak berjalan lurus. Ia berkelok, sering kali melalui jalan yang tidak diinginkan oleh mereka yang menjalaninya.
